Inovasi kerja sama BPK Langsa dalam pengawasan keuangan daerah menjadi sorotan utama dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Kerja sama antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Pemerintah Kota Langsa telah membawa manfaat yang signifikan dalam pengawasan keuangan daerah.

Menurut Kepala BPK Langsa, Ahmad Zaki, inovasi kerja sama merupakan langkah strategis yang harus terus dikembangkan guna memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pengawasan keuangan daerah. “Kerja sama yang baik antara BPK dan Pemerintah Kota Langsa adalah kunci kesuksesan dalam mencapai tujuan pengawasan keuangan daerah yang lebih baik,” ujar Ahmad Zaki.

Salah satu bentuk inovasi kerja sama yang dilakukan oleh BPK Langsa adalah dengan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada aparatur keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Langsa. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurut Direktur Jenderal Perbendaharaan, Andin Hadiyanto, inovasi ini sangat penting untuk mengoptimalkan pengawasan keuangan daerah. “Dengan adanya kerja sama yang baik antara BPK dan Pemerintah Kota Langsa, diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat lebih transparan dan akuntabel,” kata Andin Hadiyanto.

Selain itu, BPK Langsa juga melakukan kerja sama dengan lembaga pengawas keuangan daerah lainnya guna memperkuat sinergi dalam pengawasan keuangan daerah. Hal ini disambut baik oleh Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, yang menilai kerja sama antar lembaga pengawas keuangan daerah merupakan langkah yang tepat dalam mengoptimalkan pengawasan keuangan daerah. “Kerja sama antar lembaga pengawas keuangan daerah akan memperkuat pengawasan keuangan publik dan mencegah potensi penyalahgunaan keuangan daerah,” ujar Nova Iriansyah.

Dengan adanya inovasi kerja sama BPK Langsa dalam pengawasan keuangan daerah, diharapkan pengelolaan keuangan publik di Pemerintah Kota Langsa dapat semakin baik dan bertanggung jawab. Inovasi ini juga menjadi contoh bagi daerah lain dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.