Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah di Langsa sangatlah penting. BPK memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara dan daerah guna menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran.

Menurut Kepala BPK Perwakilan Aceh, Bambang Trihadi, “Peran BPK dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah di Langsa harus dilakukan secara menyeluruh dan berkala untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran dan korupsi.” Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Pengawasan yang dilakukan oleh BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah di Langsa meliputi audit atas laporan keuangan pemerintah daerah, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan atas perhitungan anggaran, serta pemeriksaan khusus terhadap kasus-kasus tertentu yang menimbulkan dugaan kerugian negara.

Menurut Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, “Kami sangat mengapresiasi peran BPK dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah di Langsa. Dengan adanya pengawasan yang ketat dari BPK, diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat lebih terkendali dan efisien.”

Selain itu, BPK juga memiliki peran dalam memberikan rekomendasi dan saran kepada pemerintah daerah untuk perbaikan sistem pengelolaan keuangan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran BPK dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah di Langsa sangatlah penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran dan korupsi. Melalui pengawasan yang ketat dan berkala, diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat lebih transparan dan akuntabel.